Yudipram Knowledge Brokering Forum

observe, think, feel, & speak up !!!

Elit partai sebagai Political Broker, Sales Outlet, dan Salesman untuk Calon Pemimpin Publik (by Yudi Pram)

Posted by yudipram on June 30, 2008

Hingar bingar pemilihan pemimpin publik di negeri ini tidak akan pernah sepi. Layaknya pagelaran musik rock di lapangan terbuka, pemilihan pemimpin publik sekarang ini tidak jarang juga diakhiri dengan tawuran penonton (baca: rakyat pemilih). Tawurannya bisa berlarut-larut, apalagi jika si artis yang ada dipanggung ikut menjadi sponsor tawuran. Kampungan memang! Tapi itulah fakta yang masih akan terjadi saat ini. Kalau dihitung-hitung kira-kira ada 500an forum pemilu yang diselenggarakan untuk menentukan elit bangsa ini dalam setiap 5 tahunan. Terdiri dari sekitar 3 kali pemilu untuk memilih wakil rakyat dan presiden & wakilnya, sekitar 33 kali pemilu untuk memilih gubernur & wakilnya, serta sekitar 460an pemilu untuk memilih bupati/walikota & wakilnya. Jadi bisa dibayangkan rata-rata dalam 1 tahun ada 100 pemilu, atau rata-rata setiap 3-4 hari ada pemilu di Indonesia ini. Waduuuh luar biasa, luar biasa sekali ritual demokrasi kita sekarang ini. Biaya yang dibuang untuk pemilu ini pasti sangat besar, namun efektivitasnya untuk menghasilkan pemimpin yang mumpuni harus dipertanyakan dan dikritisi secara massal.   Masalahnya adalah apakah kuantitas pemilu yang ada sekarang ni sudah sebanding dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan? Rasanya sih masih tidak sebanding dan masih jauh dari harapan. Kualitas pemimpin yang terpilih yang sebegitu-sebegitu saja. Secara proses, kita memang sudah berbeda dibanding dengan jaman orde baru dulu, namun  orang-orang yang terpilih menjadi elit bangsa lebih dominan dari yang “tong kosong nyaring bunyinya”. Meskipun ini judgment kualitatif, tapi semua orang tahu persis lah, bagaimana kualitas yang mulia para wakil rakyat di  DPR sana.

Saat ini pesta pora ritual pemilihan elit bangsa penentu arah negara dan pensejahtera rakyat, yakni para anggota DPR/DPRD, presiden, gubernur, dan bupati/walikota, hanya dikendalikan secara eksklusif oleh segelintir orang. Orang-orang inilah yang menjadi subyek penentu hitam-putihnya bangsa ini. Mengapa demikian? Karena sejatinya, rakyat hanya dilibatkan sebagai obyek saja. Terasa  sangat menyedihkan demokrasi di Negara tercinta ini. Sebagian mencoba menghibur diri, dengan mengatakan bahwa kita masih belajar, masih ada dalam tahapan initial development. Tapi ini pembelaan yang tidak masuk akal.  Impossible lah kalau dari 240 juta orang Indonesia ini tidak ditemukan 500 orang yang berkualitas untuk menjadi pemimpin bangsa ini! Apakah untuk menemukannya, sama sulitnya dengan menemukan 11 atlet sepakbola untuk  pemain PSSI yang selalu kalahan itu?  Yang bermoral, yang berpendidikan, yang berpengalaman, dan yang memiliki komitmen berkebangsaan pasti banyak, ini bisa jadi kandidat. Tetapi pada kenyataannya sulit sekali muncul.

Menurut hemat saya, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab, mengapa bangsa ini sulit memilih pemimpin yang berkualitas, antara lain:

  1. Saluran yang memungkinkan para kandidat terbaik untuk muncul ke panggung pemilihan nampaknya sangat sedikit dan sempit. Pengelolaan saluran ini cenderung dimonopoli oleh segelintir orang,  yang menjadi elit partai politik. Padahal saluran ini merupakan infrastruktur untuk melakukan delivery produk (baca: kandidat) ke market (baca: calon pemilih). Para elit partai ini menjadi broker politik dan salesman yang sangat powerful.  Disini letak permasalahannya. Apalagi ada sebagaian partai politik, yang karakternya seperti kerajaan. Kalau orangtuanya menjadi pendiri dan pemimpin partai, maka keluarga dan anak-anaknya punya jalur cepat untuk menjadi elit partai.  Ini adalah kultur yang jauh dari meritokrasi, dan dekat dengan nepotisme. Tentu saja akan berpotensi menjadi sumbatan aliran darah aspirasi rakyat
  2. Sempitnya saluran, membuat display di sales outlet (baca: panggung pemilihan) menjadi berharga mahal. Seperti dalam ilmu manajemen saluran distribusi. Ketika posisi tawar pengelola saluran distribusi meningkat, maka mereka akan cenderung meminta margin yang lebih tinggi. Logika inilah yang nampaknya dimainkan oleh para elit partai untuk mengeruk keuntungan, dalam mempertebal isi dompet partai, dan isi dompet elit partai. Oleh karena untuk tampil di sales outlet ini cukup mahal, akhirnya akan mendiscourage kandidat-kandidat terbaik untuk tampil. Apalagi, pandangan umum menyatakan bahwa praktek mendapatkan margin tinggi ini dianggap sebagai praktek tidak fair dan tidak beretika. Merupakan tindakan tercela jika  mengambil keuntungan jangka pendek dari buruknya Undang-undang yang dibuat oleh orang-orang DPR juga.
  3. Rakyat sebagai pemilih cenderung tidak berdaya. Kadang-kadang rakyat bersedia dipermainkan dalam sandiwara kelas tinggi, berada dalam skenario konspirasi tingkat tinggi. Kartel yang dimainkan oleh elit partai, tidak bisa dilawan oleh rakyat sebagai pemilih. Karena pilihan menjadi golput, sebagai ekspresi tidak memiliki preferensi pada kandidat yang ada, ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap legitimasi formal pemimpin yang terpilih. Contohnya, dalam Pilkada Gubernur Jawa Barat, yang menang sebetulnya Golput (jumlahnya 40 %an), tapi yang dikukuhkan menjadi Gubernur kan tetap Hade! Ya inilah nasibnya rakyat, selalu diperdaya oleh aturan yang dibuat oleh elit partai.

Dalam tulisan ini, saya bukan mau jadi analis politik. Saya sebenarnya ingin mengangkat hal penting dalam marketing. Dari fenomena para political broker ini, yaitu segelintir elit partai yang  sangat berperan sebagai king maker, sebenarnya ada pelajaran bagus. Pelajarannya adalah ternyata untuk menguasai market, tidak perlu produk bagus. Produk bagus tidak ada gunanya jika tidak tersedia di pasar. Kalau anda menguasai saluran distribusi, maka produk jelekpun akan terpaksa dibeli orang. Jadi perang pemasaran yang sesungguhnya, sebetulnya  ada pada tingkatan saluran distribusi. Produk bagus, tapi tidak sampai dan tidak terkomunikasikan di outlet, ya gudbay dan wassalam saja! Itu yang nampaknya terjadi sekarang ini, banyak orang yang berkualitas yang mestinya bisa jadi kandidat pemimpin bangsa ini. Namun infrastruktur dan sistem politik yang ada tidak dapat diakses oleh para kandidat ini. Baru-baru ini, kawan saya,   Ir.Hetifah Sjaifuidin,MUP,PhD, yang mengukur diri merasa mampu  menjadi wakil walikota Bandung,  mengalami kesulitan untuk mengakses saluran distribusi dan sales outlet yang ada. Professional yang kaya pengalaman dalam urusan tata kota dan pembangunan masyarakat ini tidak bisa tampil dalam etalase pilkada, meskipun Urban Planner jebolan ITB, Master lulusan Singapore, dan Doktor dari Australia ini, punya kapabilitas dan kompetensi yang relevan. Ya itulah realita, keep moving Het…smoga tetap konsisten dengan idealismenya!

One Response to “Elit partai sebagai Political Broker, Sales Outlet, dan Salesman untuk Calon Pemimpin Publik (by Yudi Pram)”

  1. MaYa MarmotH said

    Hihihi… Nampak seperti Pemilihan ketua IA-ITB yang kemaren. Kandidat wanita satu-satunya Ibu Betty Alisjahbana-Arsitek ITB’79, mantan Presdir IBM Indonesia dengan slogannya TOGETHER TOGET’HER’ akhirnya harus mengakui kemenangan mutlak Hatta Rajasa hehehe…
    Ibu Betty dan Ibu Hetifah membuktikan bahwa saat ini sudah bukan lagi jaman Jender Kelirumologi.
    Rock on, Ladies!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: