Yudipram Knowledge Brokering Forum

observe, think, feel, & speak up !!!

Pahlawan Kesiangan dalam Corporate Social Responsibility (by Yudi Pram)

Posted by yudipram on July 20, 2008

Menurut berita di Koran Pikiran Rakyat (19/07/08), Pemerintah Jawa Barat akan turut campur dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang saat ini sudah menjadi agenda sebagian perusahaan dan pengusaha. Ini adalah gejala ada gula ada semut.  Dimana ada kegiatan, disitu ada uang. Dimana ada uang, disitu ada lahan korupsi. Mungkin itulah yang ada dalam benak pimpinan dan para pejabat propinsi Jawa Barat. Tidak puas mengurusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nilainya sudah Trilyunan Rupiah, Rupanya sekarang ada usaha untuk memperluas lahan garapan dengan mencari dana-dana korporasi diluar pajak, untuk jadi lahan penambah kekayaan pribadi. Dengan dalih mengkoordinasikan dan menawarkan peta sasaran kegiatan CSR, saya parno ini akan berujung pada ijin-ijin yang menguras ongkos perusahaan dalam melayani keinginan para pejabat yang terhormat itu. Di Inggris, program CSR memang diurus negara, ada menteri yang mengurusi CSR di sana. Tapi itu Inggris, negera maju nan tertib, dengan aturan yang dijalankan secara konsisten. Keterlibatan pejabat negara di Inggris sudah terbukti mampu mensejahterkan rakyatnya. Bagaimana di negara kita? Sangat disangsikan efektivitasnya, sudah terlalu banyak contoh program dan uang yang diperuntukan bagi kesehajteraan rakyat yang diselewengkan. Dana reboisasi dipakai  untuk memperbesar perusahaan pribadi. Dana universal service obligation dari sektor telekomunikasi untuk telekomunikasi pedesaan tidak jelas pemanfaatannya. Bahkan dana sumbangan bencana alam saja, bisa masuk ke dompet pribadi. Apa lagi ini, dana corporate social responsibility? Bisa-bisa diklaim mereka juga berhak. Toh yang namanya social, brarti semua warga negara berhak memanfaatkannya, apalagi pejabat juga manusia (tidak Cuma rocker saja yang manusia). Nasib dana-dana publik di republik koruptor ini memang aneh bin ajaib. Kalau sudah begini kita harus waspada. Jangan sampai terjadi lagi misalokasi uang yang sudah disetorkan ke Jajaran Pemerintah.

Corporate social responsibility (CSR, jika dikenal dengan istilah corporate responsibility, corporate citizenship, and responsible business) adalah konsep dimana perusahaan mempertimbangkan masalah, minat, dan perhatian, yang dihadapi para stakeholder perusahaan, antara lain  pelanggan, supplier, competitor, complementor, komunitas, publik & stakeholder lainnya, serta juga lingkungan hidup. Kewajiban ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan aturan dan juga memperhatikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, Istilah CSR diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. CSR digagas Howard Rothmann Browen untuk mengeleminasi keresahan dunia bisnis. CSR diadopsi agar menjadi penawar kesan dan persepsi buruk perusahaan yang terlanjur terbentuk dalam pikiran masyarakat. Dalam persepsi masyarakat pada saat itu pengusaha di citrakan sebagai pemburu rente yang menghalalkan segala cara temasuk tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Namun pada saat ini prakter CSR di negara maju telah bergeser dari kegiatan filantropi (bagi-bagi rejeki) ke kegiatan yang berkontribusi pada sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan). Oleh karena itu, di inggris pelaksanaan CSR disupervisi oleh seorang menteri. Tapi untuk di Indonesia, nanti dulu! Dengan kualitas birokrasi dan aparat seperti sekarang, program CSR bisa saja ditelikung dan disulap untuk kepentingan oknum. Ada beberapa hal yang mendorong kecurigaan ini:

a.      Kebutuhan masyarakat tidak pernah diidentifikasi secara akurat oleh pemerintah. Tidak pernah ada survey dan kajian yang serius dan periodik dari pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Para pejabat dan wakil rakyat kita hanya pintar bicara, namun tidak bisa mendengarkan hal-hal yang benar-benar merupakan society & community voice. Oleh karena itu, yang mungkin terjadi adalah program CSR akan dipolitisir untuk kepentingan menjalankan kebijakan populis Gubernur, tanpa dikaitkan dengan kebutuhan riil dari masyarakat yang menjadi obyek CSR

 

b.      Tidak ada data base yang update dan akurat mengenai kondisi masyarakat, program pembangunan, dan efektivitas hasilnya. Semua orang tahu, database di kantor statistik dan di kantor-kantor dinas tidak jelas asal usulnya. Database BLT yang sangat penting saja masih berantakan, apalagi data untuk kepentingan CSR. Prilaku para birokrat kita adalah kalau anggarannya tidak ada, maka pengumpulan data saja tidak akan dikerjakan. Abibatnya akan banyak data-data hasil intrapolasi atau ekstrapolasi yang akurasinya di sangsikan. Jadi pengusaha harus secara kritis mempertanyakan peta sasaran CSR yang akan diajukan oleh pemerintah propinsi

 

c.       Para pejabat dan birokrat itu, kepentingan utamanya adalah mempertahankan jabatan dan posisinya. Sehingga egoisme sektoral dan egoism level di pemerintahan pun masih dominan. Konsep Pembangunan yang terintegrasi dan menyeluruh biasanya merupakan lips service saja sedangkan dalan pelaksanaanya mereka tetap akan memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu,  kekhawatiran tumpang tindih program dan kegiatan pembangunan tidak berarti akan hilang.  Toh rencana pembangunan dalam blue printnya pemerintahpun masih acak adut. Karena ini menyangkut prilaku para birokrat dan wakil rakyat yang masih uncivilized.

Jadi kalau kondisi di atas tidak dapat diatasi, maka keterlibatan pemerintah propinsi dalam CSR hanya ingin mencari popularitas dan ingin menjadi pahlawan kesiangan saja. CSR hanya akan dijadikan proyek tambahan di Jajaran Gubernur, tanpa memberikan perubahan hasil. Saran saya pada pemerintah propinsi, urus aja dulu pekerjaan utama anda yang ada dalam APBD. Jangan nimbrung ke pekerjaan yang sedang dikerjakan orang lain. Orang swasta kan tidak lebih bodoh dari orang pemerintah. Jadi jangan sok pinter….dan sok kuasa….!

 

 

 

 

3 Responses to “Pahlawan Kesiangan dalam Corporate Social Responsibility (by Yudi Pram)”

  1. “Saran saya pada pemerintah propinsi, urus aja dulu pekerjaan utama anda yang ada dalam APBD. Jangan nimbrung ke pekerjaan yang sedang dikerjakan orang lain. Orang swasta kan tidak lebih bodoh dari orang pemerintah. Jadi jangan sok pinter….dan sok kuasa….!”

    Di Indo nampak berlaku hukum rimba, yang kuat yang berkuasa!
    Compare nya ga imbang pa yP, Inggris negara maju dan Indo negara dunia ketiga he he he (klo di bandingin ma Malay aja gimana? bikin naek darah yaaa?)

    Btw pa yP, fotonya itu calon Hotel yg sedang di bangun di daerah resapan air – Dago atas itu bukan ya? Angel fotonya bagus. Nampak gersang n ga indah klo di liat siang hari ya tapi klo malem view nya bagus ya citylite geto deh, makanya cafe n resto menjamur.

  2. Dana CSR adalah hak perusahaan untuk mengaturnya dan hak perusahaan pula untuk mengelola dan mengkontribusikannya, karena semuanya telah diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyisihkan dari sebagian keuntungannya yang diprogramkan dengan bentuk CSR, terutama kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya kepedulian perusahaan menjadi mutlak adanya, manakala undang-undang yang mengatur tentang perusahaan / PT telah disyahkan, namun transfaransi tentang pelaksanaan CSR yang dikucurkan oleh perusahaan menjadi kewajiban kita bersama untunkmengawal dangawasinya, dan pemerintah tidak perlu turut campur terlalu dalam dalam program CSR apalagi turut mengatur karena itu sudah menjadi hak dan kewajiban perusahaan dalam melola dan kepeduliannya terhadap masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: