Yudipram Knowledge Brokering Forum

observe, think, feel, & speak up !!!

Menyoal Kualitas APBD (by Yudi Pram)

Posted by yudipram on October 26, 2011

Sejak berlakunya desentralisasi fiskal di Indonesia beberapa tahun yang lalu, Transfer pusat ke pemerintah daerah meningkat 2 kali lipat. Namun, tambahan anggaran ini banyak terserap oleh pos administrasi dan aparatur pemerintahan. Tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pelayanan publik padahal tujuan desentralisasi adalah agar pemerintah daerah berkesempatan lebih luas untuk melayani masyarakat di daerahnya. Dengan demikian kehadiran dan peran pemerintah di tengah-tengah rakyatnya terasa lebih efektif. Hal inilah yang dipersoalkan dan dikritik bank dunia tentang kualitas APBD di Indonesia sekarang ini. Pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak pada percepatan ekonomi wilayah hanya pendapat porsi rata-rata 20% sama dengan anggaran pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia. Padahal seyogyanya, APBD digunakan untuk mendanai pengadaan barang publik dan layanan publik yang berdampak pada meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya belanja infrastruktur dan pendidikan jauh lebih kecil dari belanja rutin pemerintahan. Oleh karena itu, secara hipotetis dapat dinyatakan bahwa efek multiplier APBD terhadap perekonomian daerah akan kecil . Jika APBD tidak diorientasikan untuk kepentingan publik, maka boleh dibilang APBDnya adalah APBD autis karena lebih banyak habis untuk mengurusi kepentingan para aparat pemerintahan itu sendiri. Para pejabat pemerintah daerah bersama DPRD boleh saja membela diri dan berpendapat lain terhadap hal ini, namun setidaknya persepsi inilah yang muncul di pikiran ekonom bank dunia pada laporan perkembangan ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2011 sekarang ini. Karena pemerintah harus mengabdi kepada rakyatnya, maka kualitas suatu APBD seyogyanya diukur dari magnitudenya dalam mensejahterakan masyarakat, bukan pejabat dan aparat pemerintahnya. APBD sebagai produk kebijakan dan keputusan pemerintah akan disebut berkualitas, jika menyasar dan menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat di daerahnya, baik untuk masa kini maupun masa datang. Jika alokasi dana dalam APBD terkonsentrasi pada pengeluaran-pengeluaran untuk perlindungan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur kesejahteraan masyarakat lainnya maka APBD tersebut dapat dianggap berkualitas. Besarnya alokasi dana untuk gaji pegawai, biaya rapat, biaya makan-minum, biaya mobil dinas, dan biaya lainnya terkait penyelenggarakaan pemerintahan, jelas akan menurunkan kualitas dari APBD. Mengacu pada kerangka kerja kesenjangan kualitas yang dirumuskan oleh Parasuraman (2010) maka dari sudut pandang manajemen pelayanan, dapat diidentifikasi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa APBD sebagai suatu produk kebijakan pemerintah menjadi tidak berkualitas. Faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, pejabat pemerintah daerah tidak melakukan komunikasi yang efektif dengan berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya tidak mampu menangkap dengan akurat apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakatnya. Dialog dengan berbagai elemen masyarakat hanya dijadikan forum politik untuk membangun citra personal tanpa pernah ada upaya untuk mencatat dan memahami dengan cermat seluruh suara rakyat. Jadi yang menjadi persoalan utama pada butir ini adalah ketidakmampuan pejabat dan aparat untuk membangun saluran komunikasi, menangkap pesan, dan berempati pada kebutuhan masyarakat. Jika hal ini terjadi maka sangat ironis, karena di era multimedia interaktif ini seharusnya terjadi maksimasi semua media dan saluran komunikasi , baik yang tradisional maupun yang canggih. Dengan demikian pada saat sekarang ini seharusnya tidak terjadi miskomunikasi atau komunikasi salah alamat. Pemerindah daerah harus membuka seluruh saluran komunikasi dengan masyarakatnya. Kedua, pejabat pemerintah daerah mungkin saja sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan rakyat di daerahnya, namun segenap aparat tidak mampu menterjemahkannya ke dalam program-program pembangunan yang harus ada di daerahnya. Pemerintah daerah tidak mampu menyusun prioritas. Tidak dapat mengidentifikasi tingkat kepentingan dan tingkat kemendesakan dari suatu kegiatan yang akan didanai APBD. Hal ini berarti menyangkut kapabilitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang buruk ditingkat individu dan lembaga. Dengan kata lain ada ketidakmampuan dalam melakukan analisis yang tajam dan tidak berhasil menggunakan intuisinya sebagai pemimpin yang handal. Akibatnya tidak mampu untuk menstrukturkan masalah-masalah pembangunan dan kemasyarakatan di daerahnya sehingga muncullah kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang tidak ada hubungannya dengan persoalan utama di daerahnya. Untuk mengatasi hal ini, maka penentuan jenis program dan kegiatan yang akan didanai APBD perlu mempertimbangkan masukan dan saran dari para pakar yang netral, obyektif dan bebas dari kepentingan-kepentingan sempit jangka pendek. Ketiga, bisa saja pejabat pemerintah daerah sudah berhasil menterjemahkan kebutuhan masyarakat di daerahnya ke dalam program dan mata anggaran APBD yang tepat, namun kualitas APBD tidak tercapai karena mereka gagal menentukan standard dan kriteria yang baik dari suatu program yang akan memuaskan masyarakat. Misalnya, program sudah tepat memprioritaskan pembangunan jalan, namun panjang jalannya kurang sehingga tidak efektif menghubungkan dua kecamatan yang harus terhubung. Atau kualitasnya yang tidak memadai, sehingga sebulan dua bulan setelah pembangunan jalannya sudah rusak lagi. Akibatnya dana pembangunan hanya dinikmati oleh pemborong, namun luput dirasakan masyarakat dalam waktu yang lama. Jadi, dalam hal ini program kegiatan pemerintah yang sudah aspiratif ini namun masih kurang secara kuantitas dan kualitas. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi rinci mengenai spesifikasi kebutuhan masyarakat. Penyebabnya adalah tidak adanya upaya pendalaman terhadap keinginan dan prilaku masyarakat setelah jenis keinginan dan kebutuhannya berhasil diketahui. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan studi mengenai pola pikir, sikap, dan prilaku masyarakatnya. Atau berkonsultasi dengan berbagai pakar dan tokoh ketika akan menentukan spesifikasi dari suatu kegiatan atau program pembangunan. Keempat, kondisinya mungkin juga pejabat pemerintah daerah telah mengetahui kebutuhan masyarakat, berhasil merumuskan program dan spesifikasinya dengan tepat, namum gagal melaksanakannya dengan konsisten dan sesuai dengan rencana. Kegagalan implementasi ini pada umumnya berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya, baik: dana, kompetensi aparat pelaksana, kapasitas proses, dan ketersediaan waktu. Jadi hal ini menyangkut kemampuan memobilisasi sumberdaya, mempimpin pelaksanaan, dan menyiapkan desain proses untuk mengeksekusi semua yang sudah dilaksanakan. Kendala yang paling sering muncul biasanya adalah birokrasi pemerintahan yang kaku, sehingga segala sesuatunya berjalan lambat. Lalu komitmen dan kompetensi aparat pemerintah yang membuat segalanya dilaksanakan dengan tidak efiesien, boros, atau tidak sesuai target. Disamping juga kekurangan anggaran yang akhirnya membuat hasil menjadi tidak optimal. Untuk mengatasi hal ini maka jam terbang sebagai manager dan seni memimpin menjadi kunci sukses. Pertaruhan kompetensi para pejabat pemerintah daerah sebenarnya berada pada butir ini. Kelima,bisa saja program di APBD sudah baik dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan, namun proses dan hasilnya salah dikomunikasikan sehingga membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah daerah. Dengan demikian dalam mensosialisasi program-program pemerintah dan hasil-hasil pencaiannya harus dilakukan dengan intensif dan tepat khalayak. Juru bicara atau bagian humas dari dinas-dinas pemerintah harus bekerja efektif dalam menyampaikan pesan-pesan program pemerintah daerah. Jadi untuk meningkatkan kualitas APBD, tidak cukup dengan pemberian kewenangan dan peningkatan jumlah dana, namun harus dibarengi pula dengan kemampuan manajerial para pejabat daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik maka secara inkremental kualitas APBD diharapkan meningkat, dan masyarakat akan merasakan dampak positif dari kehadiran pemerintah daerah di lingkungan tempat tinggalnya . Semoga!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: