Menyoal Kualitas APBD (by Yudi Pram)

Sejak berlakunya desentralisasi fiskal di Indonesia beberapa tahun yang lalu, Transfer pusat ke pemerintah daerah meningkat 2 kali lipat. Namun, tambahan anggaran ini banyak terserap oleh pos administrasi dan aparatur pemerintahan. Tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pelayanan publik padahal tujuan desentralisasi adalah agar pemerintah daerah berkesempatan lebih luas untuk melayani masyarakat di daerahnya. Dengan demikian kehadiran dan peran pemerintah di tengah-tengah rakyatnya terasa lebih efektif. Hal inilah yang dipersoalkan dan dikritik bank dunia tentang kualitas APBD di Indonesia sekarang ini. Pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak pada percepatan ekonomi wilayah hanya pendapat porsi rata-rata 20% sama dengan anggaran pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia. Padahal seyogyanya, APBD digunakan untuk mendanai pengadaan barang publik dan layanan publik yang berdampak pada meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya belanja infrastruktur dan pendidikan jauh lebih kecil dari belanja rutin pemerintahan. Oleh karena itu, secara hipotetis dapat dinyatakan bahwa efek multiplier APBD terhadap perekonomian daerah akan kecil . Jika APBD tidak diorientasikan untuk kepentingan publik, maka boleh dibilang APBDnya adalah APBD autis karena lebih banyak habis untuk mengurusi kepentingan para aparat pemerintahan itu sendiri. Para pejabat pemerintah daerah bersama DPRD boleh saja membela diri dan berpendapat lain terhadap hal ini, namun setidaknya persepsi inilah yang muncul di pikiran ekonom bank dunia pada laporan perkembangan ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2011 sekarang ini. Karena pemerintah harus mengabdi kepada rakyatnya, maka kualitas suatu APBD seyogyanya diukur dari magnitudenya dalam mensejahterakan masyarakat, bukan pejabat dan aparat pemerintahnya. APBD sebagai produk kebijakan dan keputusan pemerintah akan disebut berkualitas, jika menyasar dan menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat di daerahnya, baik untuk masa kini maupun masa datang. Jika alokasi dana dalam APBD terkonsentrasi pada pengeluaran-pengeluaran untuk perlindungan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur kesejahteraan masyarakat lainnya maka APBD tersebut dapat dianggap berkualitas. Besarnya alokasi dana untuk gaji pegawai, biaya rapat, biaya makan-minum, biaya mobil dinas, dan biaya lainnya terkait penyelenggarakaan pemerintahan, jelas akan menurunkan kualitas dari APBD. Mengacu pada kerangka kerja kesenjangan kualitas yang dirumuskan oleh Parasuraman (2010) maka dari sudut pandang manajemen pelayanan, dapat diidentifikasi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa APBD sebagai suatu produk kebijakan pemerintah menjadi tidak berkualitas. Faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, pejabat pemerintah daerah tidak melakukan komunikasi yang efektif dengan berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya tidak mampu menangkap dengan akurat apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakatnya. Dialog dengan berbagai elemen masyarakat hanya dijadikan forum politik untuk membangun citra personal tanpa pernah ada upaya untuk mencatat dan memahami dengan cermat seluruh suara rakyat. Jadi yang menjadi persoalan utama pada butir ini adalah ketidakmampuan pejabat dan aparat untuk membangun saluran komunikasi, menangkap pesan, dan berempati pada kebutuhan masyarakat. Jika hal ini terjadi maka sangat ironis, karena di era multimedia interaktif ini seharusnya terjadi maksimasi semua media dan saluran komunikasi , baik yang tradisional maupun yang canggih. Dengan demikian pada saat sekarang ini seharusnya tidak terjadi miskomunikasi atau komunikasi salah alamat. Pemerindah daerah harus membuka seluruh saluran komunikasi dengan masyarakatnya. Kedua, pejabat pemerintah daerah mungkin saja sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan rakyat di daerahnya, namun segenap aparat tidak mampu menterjemahkannya ke dalam program-program pembangunan yang harus ada di daerahnya. Pemerintah daerah tidak mampu menyusun prioritas. Tidak dapat mengidentifikasi tingkat kepentingan dan tingkat kemendesakan dari suatu kegiatan yang akan didanai APBD. Hal ini berarti menyangkut kapabilitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang buruk ditingkat individu dan lembaga. Dengan kata lain ada ketidakmampuan dalam melakukan analisis yang tajam dan tidak berhasil menggunakan intuisinya sebagai pemimpin yang handal. Akibatnya tidak mampu untuk menstrukturkan masalah-masalah pembangunan dan kemasyarakatan di daerahnya sehingga muncullah kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang tidak ada hubungannya dengan persoalan utama di daerahnya. Untuk mengatasi hal ini, maka penentuan jenis program dan kegiatan yang akan didanai APBD perlu mempertimbangkan masukan dan saran dari para pakar yang netral, obyektif dan bebas dari kepentingan-kepentingan sempit jangka pendek. Ketiga, bisa saja pejabat pemerintah daerah sudah berhasil menterjemahkan kebutuhan masyarakat di daerahnya ke dalam program dan mata anggaran APBD yang tepat, namun kualitas APBD tidak tercapai karena mereka gagal menentukan standard dan kriteria yang baik dari suatu program yang akan memuaskan masyarakat. Misalnya, program sudah tepat memprioritaskan pembangunan jalan, namun panjang jalannya kurang sehingga tidak efektif menghubungkan dua kecamatan yang harus terhubung. Atau kualitasnya yang tidak memadai, sehingga sebulan dua bulan setelah pembangunan jalannya sudah rusak lagi. Akibatnya dana pembangunan hanya dinikmati oleh pemborong, namun luput dirasakan masyarakat dalam waktu yang lama. Jadi, dalam hal ini program kegiatan pemerintah yang sudah aspiratif ini namun masih kurang secara kuantitas dan kualitas. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi rinci mengenai spesifikasi kebutuhan masyarakat. Penyebabnya adalah tidak adanya upaya pendalaman terhadap keinginan dan prilaku masyarakat setelah jenis keinginan dan kebutuhannya berhasil diketahui. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan studi mengenai pola pikir, sikap, dan prilaku masyarakatnya. Atau berkonsultasi dengan berbagai pakar dan tokoh ketika akan menentukan spesifikasi dari suatu kegiatan atau program pembangunan. Keempat, kondisinya mungkin juga pejabat pemerintah daerah telah mengetahui kebutuhan masyarakat, berhasil merumuskan program dan spesifikasinya dengan tepat, namum gagal melaksanakannya dengan konsisten dan sesuai dengan rencana. Kegagalan implementasi ini pada umumnya berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya, baik: dana, kompetensi aparat pelaksana, kapasitas proses, dan ketersediaan waktu. Jadi hal ini menyangkut kemampuan memobilisasi sumberdaya, mempimpin pelaksanaan, dan menyiapkan desain proses untuk mengeksekusi semua yang sudah dilaksanakan. Kendala yang paling sering muncul biasanya adalah birokrasi pemerintahan yang kaku, sehingga segala sesuatunya berjalan lambat. Lalu komitmen dan kompetensi aparat pemerintah yang membuat segalanya dilaksanakan dengan tidak efiesien, boros, atau tidak sesuai target. Disamping juga kekurangan anggaran yang akhirnya membuat hasil menjadi tidak optimal. Untuk mengatasi hal ini maka jam terbang sebagai manager dan seni memimpin menjadi kunci sukses. Pertaruhan kompetensi para pejabat pemerintah daerah sebenarnya berada pada butir ini. Kelima,bisa saja program di APBD sudah baik dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan, namun proses dan hasilnya salah dikomunikasikan sehingga membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah daerah. Dengan demikian dalam mensosialisasi program-program pemerintah dan hasil-hasil pencaiannya harus dilakukan dengan intensif dan tepat khalayak. Juru bicara atau bagian humas dari dinas-dinas pemerintah harus bekerja efektif dalam menyampaikan pesan-pesan program pemerintah daerah. Jadi untuk meningkatkan kualitas APBD, tidak cukup dengan pemberian kewenangan dan peningkatan jumlah dana, namun harus dibarengi pula dengan kemampuan manajerial para pejabat daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik maka secara inkremental kualitas APBD diharapkan meningkat, dan masyarakat akan merasakan dampak positif dari kehadiran pemerintah daerah di lingkungan tempat tinggalnya . Semoga!

Membangun Dayasaing Bandung Creative City (by Yudi Pram)

Mewujudkan slogan Bandung sebagai kota kreatif baru (emerging creative city) seperti yang terpampang di jalan Dago bukan hal yang mudah. Untuk mengejar dan masuk ke kelompok papan atas kota kreatif dunia seperti London, New York, dan Berlin diperlukan penyatuan motivasi dan mobilisasi segenap sumberdaya yang dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan kota. Meskipun sulit dan penuh tantangan, visi untuk menjadikan Bandung kota kreatif bukan sesuatu yang tidak mungkin. Keterbatasan tidak akan menjadi kendala jika langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik dimulai dari sekarang dan menjadi komitmen semua pihak.
Kota kreatif yang merupakan wadah bagi ekonomi dan industri kreatif harus memahami secara akurat karakter produk yang dihasilkannya. UNCTAD PBB menyebutkan bahwa tulang punggung dari industri kreatif adalah pemanfaatan pengetahuan secara kreatif untuk menghasilkan produk dan jasa yang laku di pasar. Cakupannya lintas subsektor mulai dari seni budaya tradisional sampai dengan jasa berbasis teknologi multimedia. Pada umumnya, nilai inti yang ditawarkan industri kreatif adalah pengalaman (experiences). Oleh karena itu pasarnya akan luas secara geografis, demografis, dan psikografis, selama industri kreatif dapat memberikan keunikan, kenyamanan, kegembiraan, dan tambahan khazanah pengetahuan bagi para penikmatnya.

Faktor pendukung
Pada saat ini Bandung telah berkembang dinamis, bertambah luas secara inkremental dan berevolusi menjadi kota yang sangat sibuk, infrastruktur kota serba kurang, padat penduduk, tidak nyaman, sekaligus tidak aman. Ini dapat menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas peradaban kota sehingga mengganggu tingkat kreativitas dan pertumbuhan pasar untuk produk/jasa industri kreatif.
Jika Bandung ingin meraih peluang keuntungan ekonomis yang ditawarkan oleh industri kreatif, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas beberapa elemen pendukung, antara lain: (i) secara fisik, kota kreatif memerlukan infrastruktur jalan dan transportasi umum yang prima untuk lalu lintas warga kota dan pendatang. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas jalan dan pengelolaan seluruh moda angkutan umum harus diperbaiki mendekati standar negara maju; (ii) daya magnet kota Bandung yang kuat bagi pendatang harus diimbangi dengan kapasitas jasa hotel memadai dan agen perjalanan yang professional. Perlu ada pelayanan yang baik untuk akomodasi di dalam kota dan akses ke kota; (iii) secara teknologi, untuk mengakselerasi skala industrinya, kota Bandung harus didukung oleh infrastruktur telekomunikasi pita lebar untuk akses ke dunia maya. Telekomunikasi pita lebar akan memperluas jangkauan pasar dan memperluas jejaring mitra kerja industri kreatif; (iv) secara budaya, warga kota harus siap bertoleransi terhadap keberagaman tata cara dan gaya hidup berbagai kelompok etnik untuk membangun ketentraman sosial. Fanatisme secara sempit terhadap nilai nilai moral dan budaya harus digantikan dengan tenggang rasa dan apresiasi terhadap perbedaan; (v) pada akhrinya pihak pemerintah harus mampu memainkan peranan pengaturannya secara efektif, yaitu memberikan jaminan keamanan, perlindungan hak cipta, dan melakukan desentralisasi pusat pusat keramaian ke daerah penyangga untuk memeratakan kegiatan ke seluruh penjuru wilayah.

Strategi Bersaing
Mengingat lingkup industri kreatif yang luas, padahal sumber daya kreatif yang dimiliki Bandung pasti terbatas, maka agar Bandung diperhitungkan dan dapat eksis menjadi kota kreatif, maka diperlukan beberapa tindakan strategis, antara lain:
Pertama, harus ada keputusan untuk menetapkan jenis industri kreatif apa yang akan menjadi maskot kota Bandung. Dengan demikian mobilisasi sumber daya dapat dilakukan secara fokus, sekaligus positioning kota yang terbentuk di benak khalayak akan menjadi lebih tegas. Dari sekian banyak jenis industri, yaitu: seni tradisional, visual art, musik&film, publikasi, desain, performing art, penyiaran, animasi digital & multimedia, harus segera dipilih mana yang akan menjadi ‘kojo’nya Bandung. Penetapan jenis industri ini harus berdasarkan pada creative advantage yang dimiliki Bandung. Jangan memaksakan masuk ke industri dimana intensitas dan kualitas kreativitas dari sumberdaya yang ada di Bandung tidak cukup kuat untuk bersaing dengan kota lain. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian yang seksama terhadap kekuatan dan kelemahan kreativitas kota Bandung.
Kedua, industri kreatif yang sudah dipilih menjadi fokus harus mampu memberikan efek multiplier kepada kota kota satelit di sekeliling bandung. Oleh Karena itu, dalam membangun rantai produksi (value chain) industri kreatif, Bandung harus menjadi pusatnya (creative hub) yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan supplier dan komplemen industri yang berdomisili di kota satelit. Dari kondisi ini diharapkan tercipta keunggulan biaya atau keunikan sebagai senjata bersaing sekaligus mampu memenangkan pasar.
Ketiga, industri kreatif harus dikembangkan menjadi bisnis formal agar memiliki kesetaraan posisi ketika akan melakukan hubungan bisnis dengan pihak manapun dimanapun. Keformalan bisnis diperlukan agar industri mampu mandiri dan lepas dari ekspliotasi pihak lain. Yang paling lazim terjadi adalah industri kreatif ditekan oleh pemilik modal, pemilik teknologi, dan pemilik pasar sehingga hanya menikmati keuntungan yang marginal. Keformalan bisnis biasanya akan diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan kesungguhan untuk berkembang. Melalui hal ini diharapkan posisi tawar industri kreatif yang biasanya dimulai dari skala kecil dapat segera ditingkatkan. Keformalan juga akan memberikan kontribusi nyata pada pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak.
Keempat, pelaku industry kreatif harus menselaraskan idealisme dan prilaku personalnya dengan struktur sosial dan nilai-nilai khalayak sehingga produk/jasa yang dihasilkannya dapat secara cepat dicerna dan diterima pasar. Hal ini penting agar skala kritis basis pelanggannya dapat diraih secara cepat dan mampu memberikan efek bola salju yang semakin akumulatif.

Upaya Pemasaran
Pada tingkatan taktis operasional, upaya yang diperlukan untuk membantu peningkatan daya saing kota kreatif Bandung adalah perlunya langkah pemasaran yang efektif. Hal-hal utama yang perlu dilakukan yaitu:
Pertama, lembaga pembina (dinas-dinas terkait), asosiasi bisnis dan pelaku industri kreatif harus memiliki program komunikasi pemasaran yang kontinyu dan menjangkau khalayak secara masal. Penggunaan berbagai media (tradisional dan online), penetapan pesan komunikasi, serta desain pesan yang elegan sangat diperlukan untuk membangun pengenalan, citra, dan pada gilirannya mempengaruhi keputusan khalayak untuk membeli. Dengan demikian harus ada alokasi anggaran dan pengelolaan timing komunikasi yang tepat agar pikiran khalayak dapat diduduki oleh pesan produk industri kreatif yang ada di Bandung
Kedua, jika khalayak tidak mampu secara cepat memahami pesan komunikasi dan menerima produk/jasa yang ditawarkan, maka harus ada program komunikasi yang menekankan pada edukasi pasar, dan dilakukan secara sistematis dan terarah. Pemanfaatan figur pakar dan endoser populer harus dimobilisasi secara efektif.
Ketiga, lembaga pembina (dinas-dinas terkait), asosiasi bisnis dan pelaku industri kreatif harus menjaga ketersediaan dan keandalan outlet penjualan, demo, atau pertunjukkan untuk produk/jasa industri kreatif. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka transaksi jual-beli yang akan memberikan manfaat ekonomi tidak akan terjadi. Jadi penyediaan fasilitas pasar, tempat penjualan, tempat pameran, tempat pertunjukkan yang layak dan memadai merupakan persyaratan mutlak untuk membangun industry kreatif yang berdaya saing. Jika kondisinya masih seperti sekarang dan tidak ada perbaikan maka jangan berharap industri kreatif bandung dapat berkembang.

Tilas tapi Raos (by Yudi Pram)

Saya hanya tersenyum saja ketika dalam perjalanan Jakarta-Bandung membaca tulisan ‘Tilas tapi Raos’ di pantat sebuah truk besar. Arti tulisan itu kira-kira adalah ‘Bekas tapi Enak’, kita sudah tau kemana arah dari makna tulisan itu. Kehidupan komunitas supir truk barang jarak jauh, memang sangat unik. Perjalanan yang jauh dan lama, memaksa mereka untuk sering mampir, dan beristirahat. ‘Rest Area’ untuk segmen supir truk memang lain. Meskipun serba marginal, namun biasanya service yang ditawarkan buat mereka sangat lengkap. Dari mulai ‘star camp’ (starbuck kampung) sampai dengan service  ‘all in’. Hidup di jalanan dan jauh dari keluarga, membuat mereka mentolerir kondisi dan lebih permisif. Barang sewaan yang tidak baru pun, terpaksa harus diembat, demi memenuhi kebutuhan level pertama versi ‘Maslow’. Saya tidak ingin membahas kehidupan supir truk, tapi ingin mengelaborasi lebih jauh ungkapan ‘Tilas tapi Raos’/’Bekas tapi Enak’. Ungkapan ini sebetulnya merupakan positioning statement yang tepat untuk upaya melakukan ‘Green Marketing’ atau ‘Green Business’. Dalam keadaan dimana sumber daya sangat terbatas (scarcity), maka menghemat dan memanfaatkan bahan yang sudah ada adalah suatu keharusan. Selain anda yang untung, hemat juga menguntungkan orang lain, karena proses berebut dan bersaing mendapatkan sumber daya dapat ditekan dan diminimalkan. Hidup menjadi lebih damai, persaingan berkurang! Layaknya jumlah peserta yang ikut memanjat pohon pinang menjadi lebih sedikit. Intinya adalah kalau kita memanfaatkan barang bekas berarti kita tidak boros! jangan berfoya-foya, seperti pemain bulu tangkis dunia, yang selalu ingin mengganti shuttle cock untuk setiap point yang akan mereka raih. Selama masih berfungsi dengan baik, jangan dulu disisihkan, manfaatkan seoptimal mungkin. Kata ustad, ini kan sebenarnya sunnah rasul juga…

Siapa Menabur Gersang Akan Menuai Banjir (by Yudi Pram)

Bandung Selatan banjir lagi! “Itu sih biasa………” Ceuk Si Dodo bari cingogo jeung dahar comro. Memang dalam bulan November 2008 ini, wilayah Majalaya dan sekitarnya yang dilalui oleh aliran sungai Citarum, kerap kali disergap banjir. Ini bukan kejadian yang pertama kalinya, namun sudah berulang selama 20 tahun, dan makin lama kondisinya makin parah. Para industiawanpun berteriak, karena pabriknya tidak bisa dioperasikan. Namun yang lucu adalah komentar pejabat pemerintah daerah setempat, yang menyatakan bahwa penyebab banjir adalah lekukan sungai citarum yang berkelok-kelok (PR,21 November 2008). “Karena alur sungainya tidak lurus maka terjadilah banjir!” kata Si Pejabat. Ini jelas merupakan pendapat yang tidak professional, tendensius, dan hanya berorientasi pada upaya untuk meng-gol-kan proyek normalisasi sungai. Siapapun tahu, ada proyek ada uang, jadi ada sumber untuk mencari sesuap berlian bagi mereka. Suatu sikap pejabat yang sangat pragmatis, berpikiran jangka pendek (& jang ka imah), serta mementingkan solusi jangka pendek yang temporer.

Berkah Krisis Global Untuk Si Pembual (by Yudi Pram)

Semua orang yang ngerti dan paham situasi, pada umumnya ketar-ketir menghadapi kondisi eksisting dan masa depan perekomonian Indonesia. Krisis di Amerika Serikat memang tidak main-main, negara adi daya itu, sedang dilibas creditquake yang lebih dasyat dibanding earthquake. Ekspansi kredit yang ditujukan untuk mengakseslerasi kemakmuran masyarakat di sana, ternyata menuai kebangkrutan massal.  Kalau ada orang yang belum tahu kondisi ini, sangat kebangetan, keterlaluan! Pasti orang ini, termasuk masyarakat terbelakang yang  tinggal di pedalaman banjaran, yang tidak terjangkau koran, tv, dan internet. Satu-satunya media yang masuk adalah siaran radio fm yang acaranya dangdut melulu. Inilah orang-orang yang menjadi korban digital divide.

Sebagai bagian dari perekonomian dunia yang sudah interdependen, Indonesia tentu saja akan terkena dampaknya, terkena pengaruh negatifnya. Gonjang ganjing ekspor nasional, IHSGl, dan pasar uang yang tidak menggembirakan, tentunya akan berpengaruh pada stabilitas nilai tukar Dollar AS, dan instrumen investasi lainnya. Kalau sudah begini, sektor riil Indonesia mau tidak mau akan terkena imbasnya. Ini merupakan ancaman serius bagi kestabilan daya beli masyarakat indonesia.  Mengapa demikian? Karena inflasi tinggi  sedang membayangi sendi-sendi ekonomi nasional. Kalau sendi-sendinya kena encok, maka terkulai lemahlah ekonomi Indonesia.  Jika Dollar AS terus melambung, bukan tidak mungkin ‘cost push inflation` akan segera bergulir dengan dimotori oleh sektor-sektor produksi yang ‘import content’nya tinggi. Kalau sudah begini, “welcome to the nightmare”.  Selamat datang kembali harga-harga mahal, “kemane aje lu?”

Pahlawan Kesiangan dalam Corporate Social Responsibility (by Yudi Pram)

Menurut berita di Koran Pikiran Rakyat (19/07/08), Pemerintah Jawa Barat akan turut campur dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang saat ini sudah menjadi agenda sebagian perusahaan dan pengusaha. Ini adalah gejala ada gula ada semut.  Dimana ada kegiatan, disitu ada uang. Dimana ada uang, disitu ada lahan korupsi. Mungkin itulah yang ada dalam benak pimpinan dan para pejabat propinsi Jawa Barat. Tidak puas mengurusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nilainya sudah Trilyunan Rupiah, Rupanya sekarang ada usaha untuk memperluas lahan garapan dengan mencari dana-dana korporasi diluar pajak, untuk jadi lahan penambah kekayaan pribadi. Dengan dalih mengkoordinasikan dan menawarkan peta sasaran kegiatan CSR, saya parno ini akan berujung pada ijin-ijin yang menguras ongkos perusahaan dalam melayani keinginan para pejabat yang terhormat itu. Di Inggris, program CSR memang diurus negara, ada menteri yang mengurusi CSR di sana. Tapi itu Inggris, negera maju nan tertib, dengan aturan yang dijalankan secara konsisten. Keterlibatan pejabat negara di Inggris sudah terbukti mampu mensejahterkan rakyatnya. Bagaimana di negara kita? Sangat disangsikan efektivitasnya, sudah terlalu banyak contoh program dan uang yang diperuntukan bagi kesehajteraan rakyat yang diselewengkan. Dana reboisasi dipakai  untuk memperbesar perusahaan pribadi. Dana universal service obligation dari sektor telekomunikasi untuk telekomunikasi pedesaan tidak jelas pemanfaatannya. Bahkan dana sumbangan bencana alam saja, bisa masuk ke dompet pribadi. Apa lagi ini, dana corporate social responsibility? Bisa-bisa diklaim mereka juga berhak. Toh yang namanya social, brarti semua warga negara berhak memanfaatkannya, apalagi pejabat juga manusia (tidak Cuma rocker saja yang manusia). Nasib dana-dana publik di republik koruptor ini memang aneh bin ajaib. Kalau sudah begini kita harus waspada. Jangan sampai terjadi lagi misalokasi uang yang sudah disetorkan ke Jajaran Pemerintah.

Elit partai sebagai Political Broker, Sales Outlet, dan Salesman untuk Calon Pemimpin Publik (by Yudi Pram)

Hingar bingar pemilihan pemimpin publik di negeri ini tidak akan pernah sepi. Layaknya pagelaran musik rock di lapangan terbuka, pemilihan pemimpin publik sekarang ini tidak jarang juga diakhiri dengan tawuran penonton (baca: rakyat pemilih). Tawurannya bisa berlarut-larut, apalagi jika si artis yang ada dipanggung ikut menjadi sponsor tawuran. Kampungan memang! Tapi itulah fakta yang masih akan terjadi saat ini. Kalau dihitung-hitung kira-kira ada 500an forum pemilu yang diselenggarakan untuk menentukan elit bangsa ini dalam setiap 5 tahunan. Terdiri dari sekitar 3 kali pemilu untuk memilih wakil rakyat dan presiden & wakilnya, sekitar 33 kali pemilu untuk memilih gubernur & wakilnya, serta sekitar 460an pemilu untuk memilih bupati/walikota & wakilnya. Jadi bisa dibayangkan rata-rata dalam 1 tahun ada 100 pemilu, atau rata-rata setiap 3-4 hari ada pemilu di Indonesia ini. Waduuuh luar biasa, luar biasa sekali ritual demokrasi kita sekarang ini. Biaya yang dibuang untuk pemilu ini pasti sangat besar, namun efektivitasnya untuk menghasilkan pemimpin yang mumpuni harus dipertanyakan dan dikritisi secara massal.   Masalahnya adalah apakah kuantitas pemilu yang ada sekarang ni sudah sebanding dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan? Rasanya sih masih tidak sebanding dan masih jauh dari harapan. Kualitas pemimpin yang terpilih yang sebegitu-sebegitu saja. Secara proses, kita memang sudah berbeda dibanding dengan jaman orde baru dulu, namun  orang-orang yang terpilih menjadi elit bangsa lebih dominan dari yang “tong kosong nyaring bunyinya”. Meskipun ini judgment kualitatif, tapi semua orang tahu persis lah, bagaimana kualitas yang mulia para wakil rakyat di  DPR sana.

Green Product, Green Corporate Thinking, Save The World (by Yudi Pram)

Kawan lama saya semasa kami bekerja di Perusahaan Real Estate dulu, hari senin 16/06/08 yang lalu meminta saya untuk menjadi juri penilai dalam kegiatan Young Entrepreneur Expo. Tugas saya adalah menilai para peserta pamaeran. Ini adalah pameran ide-ide kelompok anak muda dalam menciptakan peluang usaha baru, suatu kegiatan yang perlu didorong dan didukung oleh semua pihak yang khawatir dengan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan ( sekali-sekali sok mikirin negara gapapa kan?). Menurut saya, expo ini sangat positif dibanding demo BBM yang malah menghambur-hamburkan BBM karena bikin jalan jadi macet. Pameran yang bertempat di GSG Universitas Khatolik Parahyangan ini, layak untuk diapresiasi mengingat ada beberapa gagasan bisnis yang inovatif dan kreatif. Setidaknya ada 2 kelompok yang menarik perhatian saya dari 12 kelompok yang menjadi peserta dalam expo ini:  

(i)     yang pertama adalah Stand Trees, yang menggagas pembuatan kantong promosi yang berbahan material ramah lingkungan. Ide sederhana ini bisa efektif kalau mampu menyentuh aspek emosional konsumen tentang pentingnya memulai penyelamatan lingkungan dari hal yang kecil-kecil; Ide plus slogan save the world menjadi keunikan yang dijual kelompok ini

(ii)    yang kedua adalah Stand Thumbrella yang menggagas pembuatan payung sekali pakai (disposable) yang juga berbahan dari material ramah lingkungan. Meskipun baru sebatas artist impression, dan belum sampai ke prototype produk. Namun upaya untuk mengkomersilkan kebutuhan kepraktisan melalui desain produk yang atraktif ini cukup berpotensi untuk menarik konsumen; ide plus keunikan desain menjadi daya jual dari kelompok ini

Kebangkitan Nasional 2008 = Kebangkitan Kesemerawutan (by Yudi Pram)

Bulan Mei 2008 ini diperingati 100 tahun kebangkitan nasional indonesia, sekaligus 10 tahun reformasi. Tapi tunggu dulu, apakah betul indonesia sudah bangkit dan sudah direformasi. Apanya yang sudah bangkit? Kalau diperhatikan, quality of life dari sebagian orang indonesia memang membaik, namun sebagian lagi masih tetap bodoh, penyakitan, dan miskin materi.  Dan jangan lupa, peningkatan quality of life dari sebagain orang indonesia ini harus dibayar dengan:  gundulnya hutan, turunnya permukaan air tanah, punahnya spesies binatang dan tumbuhan tropis, rusaknya bangunan2 bersejarah, meningatnya polusi, serta hilangnya nilai-nilai luhur moral bangsa yang bersahaja dan patriotik. Jadi yang harus dipertanyakan adalah: perubahan status dari terjajah menjadi merdeka ini apakah merupakan kemenangan bangsa, atau hanya merupakan ‘zero sum game’ saja.