Pahlawan Kesiangan dalam Corporate Social Responsibility (by Yudi Pram)

Menurut berita di Koran Pikiran Rakyat (19/07/08), Pemerintah Jawa Barat akan turut campur dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang saat ini sudah menjadi agenda sebagian perusahaan dan pengusaha. Ini adalah gejala ada gula ada semut.  Dimana ada kegiatan, disitu ada uang. Dimana ada uang, disitu ada lahan korupsi. Mungkin itulah yang ada dalam benak pimpinan dan para pejabat propinsi Jawa Barat. Tidak puas mengurusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nilainya sudah Trilyunan Rupiah, Rupanya sekarang ada usaha untuk memperluas lahan garapan dengan mencari dana-dana korporasi diluar pajak, untuk jadi lahan penambah kekayaan pribadi. Dengan dalih mengkoordinasikan dan menawarkan peta sasaran kegiatan CSR, saya parno ini akan berujung pada ijin-ijin yang menguras ongkos perusahaan dalam melayani keinginan para pejabat yang terhormat itu. Di Inggris, program CSR memang diurus negara, ada menteri yang mengurusi CSR di sana. Tapi itu Inggris, negera maju nan tertib, dengan aturan yang dijalankan secara konsisten. Keterlibatan pejabat negara di Inggris sudah terbukti mampu mensejahterkan rakyatnya. Bagaimana di negara kita? Sangat disangsikan efektivitasnya, sudah terlalu banyak contoh program dan uang yang diperuntukan bagi kesehajteraan rakyat yang diselewengkan. Dana reboisasi dipakai  untuk memperbesar perusahaan pribadi. Dana universal service obligation dari sektor telekomunikasi untuk telekomunikasi pedesaan tidak jelas pemanfaatannya. Bahkan dana sumbangan bencana alam saja, bisa masuk ke dompet pribadi. Apa lagi ini, dana corporate social responsibility? Bisa-bisa diklaim mereka juga berhak. Toh yang namanya social, brarti semua warga negara berhak memanfaatkannya, apalagi pejabat juga manusia (tidak Cuma rocker saja yang manusia). Nasib dana-dana publik di republik koruptor ini memang aneh bin ajaib. Kalau sudah begini kita harus waspada. Jangan sampai terjadi lagi misalokasi uang yang sudah disetorkan ke Jajaran Pemerintah.